Kawasan Zona Integritas WBK,WBBM dan Anti Penyuapan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wlayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Kawasan Zona Integritas WBK,WBBM dan Anti Penyuapan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Maklumat Pelayanan

Pernyataan janji dan kesanggupan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang kami tetapkan
Maklumat Pelayanan

Maklumat Penyelesaian Perkara Satu Bulan

Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelesaikan Perkara Paling Lama Satu Bulan dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji, Maka Kami Siap Menerima Sanksi Berupa Pengembalian Biaya Proses Kepada Para Pihak Melalui Pengadilan Agama Pengaju
Maklumat Penyelesaian Perkara Satu Bulan

Maklumat One Day Minut, One Day Publish, One Day Send

Dengan Ini Kami Menyatakan Sangup Melaksanakan One Day Minute One Day Publish One Day Send, dan Apabila Kami Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Berupa Segala Biaya Pengembalian Berkas Perkara Banding Ke Pengadilan Pengaju Menjadi Tanggung Jawab Kepaniteraan
Maklumat One Day Minut, One Day Publish, One Day Send

Sistem Informasi Monitoring Tingkat Banding

APLIKASI SIMADI

APLIKASI SIMADI

Sistem Informasi Monitoring Pemeliharaan BMN

SIMONHAR

SIMONHAR

Template Web Pengadilan Agama

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Template Web Pengadilan Agama

KAMI SELURUH PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT DAN PROFESSIONAL TANPA SUAP, PUNGLI dan GRATIFIKASI

Video Pelayanan


Indeks Kepuasan Masyarakat

Putusan

Putusan Lainnya

 

    Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

    Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

    Selanjutnya

    Syarat dan Tata cara Pengaduan

    ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Lebih Lanjut

    Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Lebih Lanjut


    Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas