Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kawasan Zona Integritas WBK, Menuju WBBM

Selamat Datang di Kawasan Zona Integritas WBK, MENUJU WBBM
Kawasan Zona Integritas WBK, Menuju WBBM

Maklumat Pelayanan

Pernyataan janji dan kesanggupan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang kami tetapkan
Maklumat Pelayanan

SINERGI ANTAR INSTANSI

Kerja sama yang sinergi saling mendukung dan saling menopang bagaimana upaya-upaya terhadap pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan instansi yang betul-betul jauh dari korupsi, kolusi, gratifikasi atau yang merugikan semua pihak
SINERGI ANTAR INSTANSI

PROGRAM PRIORITAS

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 5 (Lima) program prioritas Tahun 2024
PROGRAM PRIORITAS

Hak – Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian:
Hak – Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

KAMI SELURUH PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT DAN PROFESSIONAL TANPA SUAP, PUNGLI dan GRATIFIKASI

 

SURVEI T3 2025 

 program perioritas

Video Layanan


Putusan

Putusan Lainnya

Bertempat di Hotel Merumatta Senggigi Lombok Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadakan rapat koordinasi sewilayah PTA Mataram yang berlangsung dari tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2024, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris seluruh Pengadilan di wilayah PTA Mataram. Dalam rangkaian rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Hakim Agung Kamar Agama YM. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. sebagai narasumber dalam diskusi hukum.

Rapat koordinasi wilayah PTA Mataram secara garis besar membahas isu permasalahan permasalahan yang sering terjadi di setiap satker mulai dari bagian kepaniteraan sampai dengan bagian kesekretariatan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dr. Drs H. Izzuddin HM, S.H., M.H. membuka acara rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan bahan rakor dari setiap pimpinan Pengadilan Agama.

Seusai rapat koordinasi kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi hukum bersama Hakim Agung YM. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan pada tahun ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengangkat tema "Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas menuju Peradilan Agama Bermartabat" yang diikuti oleh Pimpinan  dan Bapak/Ibu Hakim wilayah PTA Mataram.

dalam waktu bersamaan diskusi dibagi menjadi 3 Komisi yakni Komisi A diskusi terkait Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara serta tindak lanjut kerjasama MoU dengan PT. POS Indonesia dan Komisi B terkait Administrasi Kesekretariatan sedangkan Komisi C membahas tentang Kelembagaan.  

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan PTA Award 2024 pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang berprestasi yang memberikan kinerja terbaik pada tahun 2023. Pengadilan Agama Praya keluar sebagai Juara Umum di wilayah PTA Mataram menerima 7 Kategori Penghargaan diantaranya :

  1. Terbaik I dalam Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
  2. Terbaik I Penerapan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023
  3. Terbaik I Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2023
  4. Terbaik II Kinerja Eksekusi Tahun 2023
  5. Terbaik III Kinerja Pemanfaatan Gugatan Mandiri Tahun 2023
  6. Terbaik III Pengelolaan Website Tahun 2023
  7. Terbaik III Kelengkapan Dokumen SIKEP dan eKinerja tahun 2023

Prestasi Merupakan slogan Pengadilan Agama Praya sekaligus nilai organisasi yang dijunjung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Slogan tersebut terbukti bukan hanya kata-kata semata. Pasalnya, Pengadilan Agama Praya kembali berhasil menorehkan tinta emas dengan menyabet Juara Umum dalam gelaran PTA Mataram Award 2024, Kamis (29/2).

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selanjutnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas