Arsip Penulis:

Kesehatan Mata Menunjang Pekerjaan

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id

 

Senin 13 Mei 2013, PA Karangasem kedatangan tamu dari Bintang Jaya Optik. Mereka bermaksud untuk mempromosikan kacamata dengan mengadakan pemeriksaan mata secara gratis.

Atas rekomendasi dari Bapak KPA Karangasem Drs. H. Taufiqurrohman, SH., mereka dapat mendemokan alat periksa mata secara gratis untuk kemudian diketahui hasilnya. Atas hasil pemeriksaan gratis tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui apakah terdapat rabun pada mata.

Pemeriksaan dilakukan di ruang sidang utama, dengan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai, atas rekomendasi Bapak KPA. “Mata adalah anugerah yang paling penting, tanpa mata kita tidak dapat bekerja,” begitu ungkap beliau mengawali kegiatan pada siang hari itu.

Agen ini bekerja sama dengan PT. ASKES, sehingga pegawai yang memesan kacamata dapat menikmati fasilitas dari PT. ASKES. (suju_teamit)

Ekspose HAWASBID PA Karangasem

EMPAT HAL PENTING KUNCI KEBERHASILAN

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (18/02)

 

Dalam acara ekspose hasil pengawasan oleh Hawasbid untuk Triwulan I pada tanggal 7 Mei 2013, Ketua PA Karangasem Drs. H. Taufiqurrohman, SH. menyampaikan 4 hal yang harus ada dalam manajemen, yakni Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC).

Controlling atau pengawasan adalah tugas yang diemban oleh Hawasbid yang bertujuan untuk memperoleh informasi apakah tugas-tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan ataukah belum, untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana lembaga peradilan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan untuk menilai sejauh mana kinerja telah dilaksanakan.

Acara ekspose hasil temuan Hawasbid diikuti oleh semua Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Karangasem sehingga temuan-temuan Hawasbid dapat diketahui oleh semua Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Karangasem serta dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas atau pejabat terkait.

 

Ekspose hasil temuan Hawabid tersebut diawali oleh Muhammad Harits, S.Ag. yang menyampaikan hasil temuan tentang Administrasi Umum, dilanjutkan oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., MSI. yang menyampaikan hasil temuan bidang Kinerja Pelayanan Publik, Drs. Ijmak, SH yang menyampaikan hasil temuan bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan dan terakhir Bidang Manajemen Peradilan yang disampaikan oleh Anis Nasim Mahiroh, SHI.

Dari pemaparan Hawasbid secara umum dapat dinilai baik artinya tugas-tugas yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang ada meskipun ada beberapa temuan  yang harus segera diperbaiki terkait dengan Administrasi Perkara.

Dengan adanya ekpose hasil temuan Hawasbid diharapkan pelaksanaan tugas selalu terpantau dengan baik dan dapat memaksimalkan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Karangasem.

Di akhir acara Ketua Pengadilan Agama Karangasem memberikan apresiasi yang tinggi dan memerintahkan agar hasil temuan segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang ada. (mhb_teamit)

Apel Pagi Di Pengadilan Agama Karangasem

MENEGAKKAN ETIKA DALAM BEKERJA

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (20/05)

Dalam bekerja, sering kali kita tidak memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin saja terlupakan ketika kita sedang beraktifitas di kantor. Namun sebenarnya,  hal-hal tersebut dapat menjadi sangat berguna dan memberikan kesan positif  jika kita mengamalkannya. Seorang Pegawai hendaknya   bekerja didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma yang baik yang disebut dengan Akhlak/Etika. Baik itu etika dalam berpakaian, etika dalam pergaulan, etika berbicara, etika masuk kantor dan lain sebagainya.

Termasuk di antaranya etika ketika seorang Pegawai hendak mengajukan cuti tahunan, cuti alasan penting maupun ijin tidak masuk kantor karena ada keperluan/urusan keluarga. Dalam hal tersebut, seorang Pegawai hendaknya melaksanakan prosedur serta ketentuan kepegawaian yang telah berlaku. Permohonan Cuti maupun ijin tersebut ditulis/diketik rapi dan diserahkan kepada bagian umum ( pengelola surat keluar/masuk ).

Demikian pembinaan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Taufiqurrohman, SH. ( Ketua Pengadilan Agama Karangasem ) dalam pelaksanaan Apel pagi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 yang diikuti oleh semua jajaran karyawan/karyawati Pengadilan Agama Karangasem. (wan_teamit)

Penggunaan Barang Milik Negara

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah PTA Mataram

masing-masing di tempat.

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

    Menindaklanjuti surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomo r: 127/BUA/PL.06/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal sebagaimana pokok surat diatas….selengkapnya disini

Permasalahan Hisab dan Rukyat di Indonesia


Oleh : Drs. H. Muhammad, MH. (Ketua PA Klungkung)

Hisab dan Rukyat adalah dua hal yang sangat penting bagi ummat Islam, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan hasil dari kedua hal tersebut. Paling tidak ada empat hal, yaitu :  Menentukan awal bulan Qamariyah, Menentukan jadwal shalat, Menentukan bayang dan arah kiblat, Menentukan kapan dan dimana terjadinya gerhana.

Selengkapnya download di sini

PTA Mataram Gelar Bimtek SAKIP

 

Senggigi | pta-mataram.go.id (20/05)
Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk Tahun Anggaran 2013 ini telah memprogramkan 13 Bimbingan Teknis (Bimtek), salah satunya Bimtek SAKIP yang berlangsung sekarang ini” ungkap KPTA Mataram, Drs. H. A. Karim A. Razak, SH., MH. mengawali sambutannya pada pembukaan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se Wilayah PTA Mataram yang berlangsung di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok (20-23 Mei 2013)

Bimtek yang diikuti sebanyak 78 peserta ini terdiri dari Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan Operator dari 17 Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Sementara itu Narasumber Bimtek berasal dari Lembaga Administrasi Negara RI, Ferry Firdaus, S.Pd., M.Ed. dan Widyaiswara dari Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Melanjutkan sambutannya, KPTA Mataram menyampaikan bahwa lahirnya SAKIP  sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sejak terbitnya SAKIP melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga yang terakhir Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berbagai peraturan  dikeluarkan dalam rentang waktu tersebut sebagai usaha untuk menerapkan konsep akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

SAKIP adalah sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome). Dahulu, orientasi akuntabilitas kinerja adalah ”berapa besar dana yang akan dihabiskan”. Namun kini, sejak dikeluarkannya Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 terjadi perubahan paradigma, menjadi ”berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”. Karena sesungguhnya kebutuhan untuk mengimplementasikan SAKIP dalam manajemen pemerintahan, bukanlah sekedar formailtas saja.

SAKIP mempunyai dua peranan yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen. Namun hingga saat ini, peran SAKIP belum berfungsi baik, hal ini disebabkan infrastruktur SAKIP belum terbangun. Jika diibaratkan sebuah bangunan, kekuatan bangunan tersebut sangat tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan-bahan itulah yang merupakan komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan LAKIP. Kalaupun sudah ada komponen tersebut, masih belum ada keselarasan atau sinkronisasi diantara komponen-komponen yang membangun Sistem AKIP tersebut.

Sistem AKIP diimplementasikan secara ”self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan sendiri kepada instansi yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penilaian LAKIP PTA Mataram Tahun 2011 oleh  Mahkamah Agung, kita mendapat predikat “C”. Oleh sebab itu, diminta di masing-masing Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar melakukan penyempurnaan terhadap Sistem AKIP, yaitu melakukan reviu rencana strategis sehingga mempunyai indikator kinerja utama dan target kinerja yang relevan dan terukur. Kemudian melakukan evaluasi atas capaian program yang telah dilaksanakan, sehingga dalam LAKIP dapat menginformasikan kinerja, baik itu keberhasilan maupun kegagalan secara jujur, obyektif dan transparan sesuai peran, tugas utama/core bussines di peradilan. Maka benar-benar diharapkan pelaksanaan SAKIP  menjadi media pertanggungjawaban dan alat pengendalian manajemen bukan lah sekedar formalitas.

KPTA Mataram berharap agar para peserta Bimtek ini dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti dapat memperoleh hasil yang baik pula pada akhirnya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi institusi kita.

Tak lupa, KPTA Mataram menyampaikan ucapan terima kasih kepada Narasumber, baik dari PUSDIKLAT MA RI maupun dari LAN RI yang telah berkenan menjadi Narasumber pada kegiatan Bimtek Peradilan Agama ini. Semoga ilmu pengetahuan dan bimbingan yang Bapak berikan akan bermanfaat bagi kami dan mendapat ridho Allah SWT, amin. Terima kasih pula kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI karena telah menyediakan anggaran untuk bimbingan ini.

Permintaan Data Laporan Yuridiksi

Menindaklanjuti hasil kegiatan Penyusunan Laporan Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Bandung tanggal 13-15 Mei 2013, maka diharapkan kepada Saudara untuk melengkapi data-data sebagaimana  berikut, selengkapnya klik disini

Peserta Bimbingan Teknis SAKIP Se Wilayah PTA Mataram Tahun 2013

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Se wilayah PTA Mataram

masing-masing ditempat

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se wilayah PTA Mataram yang diikuti oleh Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, dan 1 (satu) orang operator….selengkapnya disini

 

Wujudkan Keterbukaan Informasi, PA Karangasem Restrukturisasi Tim TI

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (03/05)
Susunan Tim TI PA Karangasem direstrukturisasi sejak tanggal 22 April 2013. Struktur sebelumnya terdiri dari Ketua TI (Lalu Munawar, S.Ag.) dan 2 (dua) orang anggota (Ryan Syahfudi, S.Kom., dan Dian Sukma Juita, SE.). Dalam mendukung keterbukaan informasi di PA Karangasem, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas peradilan, diterbitkan SK KPA No. W22-A10/15/HM.02.3/SK/IV/2013 tanggal 22 April 2013, yang mengangkat anggota tim TI PA Karangasem baru yang terdiri dari Penanggung Jawab/ Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Pelaksana Pemberitaan, Pelaksana Helpdesk TI, dan Pelaksana SIADPA.

Atas dasar SK tersebut, KPA Karangasem Drs. H. Taufiqurrohman, SH. pada Jumat sore 3 Mei 2013 menggelar rapat koordinasi tim TI, yang membahas tugas bagi masing-masing bagian dalam struktur yang baru. Tim TI yang baru terdiri dari 3 bagian utama yaitu Pemberitaan, Helpdesk, dan SIADPA. Bagian pemberitaan bertanggung jawab atas penyusunan berita seluruh kegiatan kantor, mengajukan konsep berita kepada pengarah, dan menyampaikan softcopy berita kepada pelaksana helpdesk TI. Pelaksana helpdesk megelola dan mengupdate TI, memberikan servis terhadap perangkat TI, memonitor berita yang dikirim ke redaktur Badilag maupun PTA Mataram, serta mendownload surat dan upload berita yang sampaikan oleh pelaksana pemberitaan dalam website PA Karangasem. Sementara pelaksana SIADPA bertugas mengelola aplikasi SIADPA, dan mengupload data SIADPA.

Berikut ini merupakan susunan tim TI PA Karangasem yang baru:

1.
2.
3.
4.
5.
Penanggung Jawab/Pembina
Pengarah
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
:
:
:
:
:
Drs. H. Taufiqurrohman, SH.
Drs. Katong Pujadi Sholeh
Muhammad Harits, S.Ag.
Drs. Ijmak, SH.
Drs. Napsiah
6. Pelaksana Pemberitaan 1.
2.
3.
4.
5.
H. Moh. Muhibuddin, SH., S.Ag., M.Si.
Anis Nasim Mahiroh, S.HI.
Mujayanah, S.Ag.
Irwan, Rosyadi, S.HI.
DIan SUkma Juita, SE.
7. Pelaksana Helpdesk TI 1.
2.
3.
4.
Husninas, S.Ag.
I Komang Gemini S., SH.
Ryan Syahfudi, S.Kom.
Dzurriyatun Toyyibah, S.Kom.
8. Pelaksana SIADPA 1.
2.
3.
4.
5.
Lalu Munawar, S.Ag.
Salmini, BA.
Aimatus Syaidah, S.Ag.
Amiruddin, SH.
Saud

Bapak KPA berharap dengan adanya perubahan susunan tim TI ini, keterbukaan informasi di PA Karangasem dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. (suju_teamit)

Sosialisasi Hasil Bintek Jurusita/Jurusita Pengganti

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (02/05)
Balitbang Diklat Kumdil MA RI pada tanggal 22 hingga 27 April 2013 mengadakan pelatihan/ bimbingan teknis Jurusita/ Jurusita Pengganti peradilan seluruh Indonesia yang bertempat di Megamendung Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh 200 orang peserta, yang terdiri dari 60 orang dari Peradilan Umum, 100 orang dari Peradilan Agama, dan 40 orang dari PTUN.

Atas kegiatan tersebut, pada tanggal 2 Mei 2013, Irwan Rosyadi, SHI. selaku peserta dari PA Karangasem yang merupakan salah satu perwakilan dari PTA Matarm, mensosialisasikan hasil yang diperolehnya selama 6 hari tersebut. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, integritas, profesionalisme, dan skill para Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam melaksanakan ketiga budang tugas yang meliputi bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang pelaksanaan/ eksekusi khususnya yaitu dalam memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan kepada para pencari keadilan.

Materi yang diberikan bagi Peradilan Agama yaitu mengenai etika profesi Jurusita/ Jurusita Pengganti di lingkungan Peradilan Agama, motivasi komunikasi dan Human Relation dalam manajemen, tugas pokok dan fungsi jurusita/ jurusita pengganti Peradilan Agama, panggilan dan pemberitahuan para pihak serta permasalahannya, eksekusi dalam persiapan dan pelaksanaannya, sita dan jenisnya, pemeriksaan setempat (dissente), lelang eksekusi, dan studi kasus kejurusitaan. Adapun metode yang diterapkan yaitu interaktif dan partisipatoris, dengan pemberian materi yang bersifat keahlian atau praktek 75% dan teori sebanyak 25% dari setiap materi yang diberikan dalam pelatihan.

Adapun tugas dari jurusita/ jurusita pengganti yang disampaikan dalam Bintek tersebut berdasarkan Pasal 5 Keputusan KMA RI No. KMA/055/SK/X/1996 dan UU No.7/1989 antara lain:

  1. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang,
  2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan,
  3. Melakukan penyitaan,
  4. Membuat berita acara penyitaan,
  5. Melaksanakan tugas eksekusi yang dipimpin oleh ketua pengadilan, dan
  6. Membuat berita acara eksekusi (pelaksanaan putusan).

Pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/ Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 hari kerja.

Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/ tertulis yang diajukan dalam sidang. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/ tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan. Dan apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya.

Beberapa penjelasan lain juga dipaparkan oleh Irwan, seperti tata cara pelaksanaan sita, jenis-jenis penyitaan, barang yang disita, pelaksanaan dan dasar eksekusi, serta jenis dan tata cara eksekusi. Seluruh materi diperoleh secara padat dan detail selama 6 hari di Megamendung, dan telah disosialisasikan di depan seluruh jajaran PA Karangasem mulai dari Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Pansek, pejabat struktural/ fungsional, dan seluruh staf/ honorer.

Bapak KPA Karangasem berharap agar tanpa ada komando, tetap dilaksanakan sosialisasi hasil atas pelatihan/ bintek yang telah dilaksanakan oleh setiap pegawai, yang bertujuan agar ilmu yang diperoleh dapat juga tersalurkan ke pegawai lain yang tidak melaksanakan pelatihan. (suju_teamit)