Arsip Penulis:

Penggunaan Barang Milik Negara

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah PTA Mataram

masing-masing di tempat.

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

    Menindaklanjuti surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomo r: 127/BUA/PL.06/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal sebagaimana pokok surat diatas….selengkapnya disini

Permasalahan Hisab dan Rukyat di Indonesia


Oleh : Drs. H. Muhammad, MH. (Ketua PA Klungkung)

Hisab dan Rukyat adalah dua hal yang sangat penting bagi ummat Islam, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan hasil dari kedua hal tersebut. Paling tidak ada empat hal, yaitu :  Menentukan awal bulan Qamariyah, Menentukan jadwal shalat, Menentukan bayang dan arah kiblat, Menentukan kapan dan dimana terjadinya gerhana.

Selengkapnya download di sini

PTA Mataram Gelar Bimtek SAKIP

 

Senggigi | pta-mataram.go.id (20/05)
Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk Tahun Anggaran 2013 ini telah memprogramkan 13 Bimbingan Teknis (Bimtek), salah satunya Bimtek SAKIP yang berlangsung sekarang ini” ungkap KPTA Mataram, Drs. H. A. Karim A. Razak, SH., MH. mengawali sambutannya pada pembukaan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se Wilayah PTA Mataram yang berlangsung di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok (20-23 Mei 2013)

Bimtek yang diikuti sebanyak 78 peserta ini terdiri dari Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan Operator dari 17 Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Sementara itu Narasumber Bimtek berasal dari Lembaga Administrasi Negara RI, Ferry Firdaus, S.Pd., M.Ed. dan Widyaiswara dari Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Melanjutkan sambutannya, KPTA Mataram menyampaikan bahwa lahirnya SAKIP  sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sejak terbitnya SAKIP melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga yang terakhir Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berbagai peraturan  dikeluarkan dalam rentang waktu tersebut sebagai usaha untuk menerapkan konsep akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

SAKIP adalah sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome). Dahulu, orientasi akuntabilitas kinerja adalah ”berapa besar dana yang akan dihabiskan”. Namun kini, sejak dikeluarkannya Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 terjadi perubahan paradigma, menjadi ”berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”. Karena sesungguhnya kebutuhan untuk mengimplementasikan SAKIP dalam manajemen pemerintahan, bukanlah sekedar formailtas saja.

SAKIP mempunyai dua peranan yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen. Namun hingga saat ini, peran SAKIP belum berfungsi baik, hal ini disebabkan infrastruktur SAKIP belum terbangun. Jika diibaratkan sebuah bangunan, kekuatan bangunan tersebut sangat tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan-bahan itulah yang merupakan komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan LAKIP. Kalaupun sudah ada komponen tersebut, masih belum ada keselarasan atau sinkronisasi diantara komponen-komponen yang membangun Sistem AKIP tersebut.

Sistem AKIP diimplementasikan secara ”self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan sendiri kepada instansi yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penilaian LAKIP PTA Mataram Tahun 2011 oleh  Mahkamah Agung, kita mendapat predikat “C”. Oleh sebab itu, diminta di masing-masing Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar melakukan penyempurnaan terhadap Sistem AKIP, yaitu melakukan reviu rencana strategis sehingga mempunyai indikator kinerja utama dan target kinerja yang relevan dan terukur. Kemudian melakukan evaluasi atas capaian program yang telah dilaksanakan, sehingga dalam LAKIP dapat menginformasikan kinerja, baik itu keberhasilan maupun kegagalan secara jujur, obyektif dan transparan sesuai peran, tugas utama/core bussines di peradilan. Maka benar-benar diharapkan pelaksanaan SAKIP  menjadi media pertanggungjawaban dan alat pengendalian manajemen bukan lah sekedar formalitas.

KPTA Mataram berharap agar para peserta Bimtek ini dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti dapat memperoleh hasil yang baik pula pada akhirnya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi institusi kita.

Tak lupa, KPTA Mataram menyampaikan ucapan terima kasih kepada Narasumber, baik dari PUSDIKLAT MA RI maupun dari LAN RI yang telah berkenan menjadi Narasumber pada kegiatan Bimtek Peradilan Agama ini. Semoga ilmu pengetahuan dan bimbingan yang Bapak berikan akan bermanfaat bagi kami dan mendapat ridho Allah SWT, amin. Terima kasih pula kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI karena telah menyediakan anggaran untuk bimbingan ini.

Permintaan Data Laporan Yuridiksi

Menindaklanjuti hasil kegiatan Penyusunan Laporan Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Bandung tanggal 13-15 Mei 2013, maka diharapkan kepada Saudara untuk melengkapi data-data sebagaimana  berikut, selengkapnya klik disini

Peserta Bimbingan Teknis SAKIP Se Wilayah PTA Mataram Tahun 2013

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Se wilayah PTA Mataram

masing-masing ditempat

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se wilayah PTA Mataram yang diikuti oleh Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, dan 1 (satu) orang operator….selengkapnya disini

 

Wujudkan Keterbukaan Informasi, PA Karangasem Restrukturisasi Tim TI

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (03/05)
Susunan Tim TI PA Karangasem direstrukturisasi sejak tanggal 22 April 2013. Struktur sebelumnya terdiri dari Ketua TI (Lalu Munawar, S.Ag.) dan 2 (dua) orang anggota (Ryan Syahfudi, S.Kom., dan Dian Sukma Juita, SE.). Dalam mendukung keterbukaan informasi di PA Karangasem, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas peradilan, diterbitkan SK KPA No. W22-A10/15/HM.02.3/SK/IV/2013 tanggal 22 April 2013, yang mengangkat anggota tim TI PA Karangasem baru yang terdiri dari Penanggung Jawab/ Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Pelaksana Pemberitaan, Pelaksana Helpdesk TI, dan Pelaksana SIADPA.

Atas dasar SK tersebut, KPA Karangasem Drs. H. Taufiqurrohman, SH. pada Jumat sore 3 Mei 2013 menggelar rapat koordinasi tim TI, yang membahas tugas bagi masing-masing bagian dalam struktur yang baru. Tim TI yang baru terdiri dari 3 bagian utama yaitu Pemberitaan, Helpdesk, dan SIADPA. Bagian pemberitaan bertanggung jawab atas penyusunan berita seluruh kegiatan kantor, mengajukan konsep berita kepada pengarah, dan menyampaikan softcopy berita kepada pelaksana helpdesk TI. Pelaksana helpdesk megelola dan mengupdate TI, memberikan servis terhadap perangkat TI, memonitor berita yang dikirim ke redaktur Badilag maupun PTA Mataram, serta mendownload surat dan upload berita yang sampaikan oleh pelaksana pemberitaan dalam website PA Karangasem. Sementara pelaksana SIADPA bertugas mengelola aplikasi SIADPA, dan mengupload data SIADPA.

Berikut ini merupakan susunan tim TI PA Karangasem yang baru:

1.
2.
3.
4.
5.
Penanggung Jawab/Pembina
Pengarah
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
:
:
:
:
:
Drs. H. Taufiqurrohman, SH.
Drs. Katong Pujadi Sholeh
Muhammad Harits, S.Ag.
Drs. Ijmak, SH.
Drs. Napsiah
6. Pelaksana Pemberitaan 1.
2.
3.
4.
5.
H. Moh. Muhibuddin, SH., S.Ag., M.Si.
Anis Nasim Mahiroh, S.HI.
Mujayanah, S.Ag.
Irwan, Rosyadi, S.HI.
DIan SUkma Juita, SE.
7. Pelaksana Helpdesk TI 1.
2.
3.
4.
Husninas, S.Ag.
I Komang Gemini S., SH.
Ryan Syahfudi, S.Kom.
Dzurriyatun Toyyibah, S.Kom.
8. Pelaksana SIADPA 1.
2.
3.
4.
5.
Lalu Munawar, S.Ag.
Salmini, BA.
Aimatus Syaidah, S.Ag.
Amiruddin, SH.
Saud

Bapak KPA berharap dengan adanya perubahan susunan tim TI ini, keterbukaan informasi di PA Karangasem dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. (suju_teamit)

Sosialisasi Hasil Bintek Jurusita/Jurusita Pengganti

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (02/05)
Balitbang Diklat Kumdil MA RI pada tanggal 22 hingga 27 April 2013 mengadakan pelatihan/ bimbingan teknis Jurusita/ Jurusita Pengganti peradilan seluruh Indonesia yang bertempat di Megamendung Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh 200 orang peserta, yang terdiri dari 60 orang dari Peradilan Umum, 100 orang dari Peradilan Agama, dan 40 orang dari PTUN.

Atas kegiatan tersebut, pada tanggal 2 Mei 2013, Irwan Rosyadi, SHI. selaku peserta dari PA Karangasem yang merupakan salah satu perwakilan dari PTA Matarm, mensosialisasikan hasil yang diperolehnya selama 6 hari tersebut. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, integritas, profesionalisme, dan skill para Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam melaksanakan ketiga budang tugas yang meliputi bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang pelaksanaan/ eksekusi khususnya yaitu dalam memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan kepada para pencari keadilan.

Materi yang diberikan bagi Peradilan Agama yaitu mengenai etika profesi Jurusita/ Jurusita Pengganti di lingkungan Peradilan Agama, motivasi komunikasi dan Human Relation dalam manajemen, tugas pokok dan fungsi jurusita/ jurusita pengganti Peradilan Agama, panggilan dan pemberitahuan para pihak serta permasalahannya, eksekusi dalam persiapan dan pelaksanaannya, sita dan jenisnya, pemeriksaan setempat (dissente), lelang eksekusi, dan studi kasus kejurusitaan. Adapun metode yang diterapkan yaitu interaktif dan partisipatoris, dengan pemberian materi yang bersifat keahlian atau praktek 75% dan teori sebanyak 25% dari setiap materi yang diberikan dalam pelatihan.

Adapun tugas dari jurusita/ jurusita pengganti yang disampaikan dalam Bintek tersebut berdasarkan Pasal 5 Keputusan KMA RI No. KMA/055/SK/X/1996 dan UU No.7/1989 antara lain:

  1. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang,
  2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan,
  3. Melakukan penyitaan,
  4. Membuat berita acara penyitaan,
  5. Melaksanakan tugas eksekusi yang dipimpin oleh ketua pengadilan, dan
  6. Membuat berita acara eksekusi (pelaksanaan putusan).

Pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/ Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 hari kerja.

Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/ tertulis yang diajukan dalam sidang. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/ tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan. Dan apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya.

Beberapa penjelasan lain juga dipaparkan oleh Irwan, seperti tata cara pelaksanaan sita, jenis-jenis penyitaan, barang yang disita, pelaksanaan dan dasar eksekusi, serta jenis dan tata cara eksekusi. Seluruh materi diperoleh secara padat dan detail selama 6 hari di Megamendung, dan telah disosialisasikan di depan seluruh jajaran PA Karangasem mulai dari Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Pansek, pejabat struktural/ fungsional, dan seluruh staf/ honorer.

Bapak KPA Karangasem berharap agar tanpa ada komando, tetap dilaksanakan sosialisasi hasil atas pelatihan/ bintek yang telah dilaksanakan oleh setiap pegawai, yang bertujuan agar ilmu yang diperoleh dapat juga tersalurkan ke pegawai lain yang tidak melaksanakan pelatihan. (suju_teamit)

Pemeriksaan Reguler Badan Pengawas MA RI di PA Badung

Berdasarkan surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 115/BP/ST/V/2013 tanggal 02 Mei 2013, Tim Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. melakukan pemeriksaan reguler di Pengadilan Agama Badung.

Tim ini terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Drs. H. M. Abu Dawud, SH., MH (Ketua), Baharudin Siagian, SH (Anggota), R. Lucky Permana, SH., MH (Sekretaris), Ferry T. Ferdiansyah, SE., Ak (Staf Pemeriksa), dan Partijem (Staf Pemeriksa).

Pemeriksaan reguler ini direncanakan akan berlangsung selama 5 (lima) hari, terhitung mulai tanggal 5 s.d 9 Mei 2013. Pada Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013, Tim Pengawas mengadakan pemeriksaan di segala bagian, baik  dari administrasi perkara, administrasi persidangan maupun administrasi umum.

DDTK Penyusunan dan Evaluasi SOP di PTA Mataram

Mataram | pta-mataram.go.id | 1-05-2013.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung. PTA Mataram menyelenggarakan DDTK pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) yang berlangsung di ruang rapat PTA Mataram, Rabu(1/05/2013).

Gambar 1. Para peserta DDTK pembuatan SOP memperhatikan dengan seksama pemaparan dari L.Ruslan,SH.

DDTK Pembuatan SOP ini merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya telah dilaksanakan Bimtek Manajemen Kepegawaian pada tanggal 3 s/d 5 April 2013 yang lalu di Hotel Jayakarta Senggigi- Lombok. Kegiatan DDTK Pembuatan SOP ini melibatkan Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan PTA Mataram. Panitera/Sekretaris PTA Mataram H.A.Jakin Karim,SH.MH ketika membuka kegiatan DDTK tersebut mengatakan bahwa, dalam bekerja harus mempunyai pola dan mekanisme yang jelas, sehingga menjadi patokan bagi semua untuk tidak keluar dari jalur yang ada. Sebagai seorang abdi masyarakat kita harus mempunyai etos kerja dan semangat yang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat karena tanpa hal tersebut apa yang kita kerjakan tidak optimal pencapaian kinerjanya. Selain itu H.A.Jakin Karim,SH.,MH mengatakan bahwa reward and punishment bagi aparat peradilan harus ditegakkan, agar ada  motivasi untuk melakukan perubahan dan semangat untuk berkompetensi  mendapatkan hasil yang terbaik, jika hal tersebut terwujud maka yang akan merasakan hasilnya institusi juga yaitu PTA Mataram.

.

Gambar 2. Presentasi Pembuatan SOP dan SOP yang berjalan di Sub Bagian Kepegawain PTA Mataram.

Pada kesempatan DDTK ini Sub Bagian Kepegawaian mensosialisasikan dan mempresentasikan SOP kepada Sub Bagian Keuangan PTA Mataram dengan pemateri utama Kasubbag Kepegawaian PTA Mataram L.Ruslan,SH. hadir pula Wakil Sekretaris PTA Mataram Fahrurosyid,SH.MH dan Kasubbag Umum dan Keuangan PTA Mataram. Diharapkan dengan sosialisasi SOP maka setiap bagian memahami dan mematuhi prosedur dalam berbagai hal yang menyangkut bidang kepegawaian. Untuk minggu depan Sub Bagian Keuangan PTA Mataram akan mensosialisasikan dan mempresentasikan penyusunan serta evaluasi SOP kepada Sub Bagian Kepaniteraan Hukum dan Banding dan pada gilirannya Kepaniteraan Hukum dan Banding akan mempresentasikan SOP-nya.(ah)

Sosialisasi Hasil Bintek SAKPA Dan SIMA-BMN Di PA Karangasem

Karangasem | www.pa-karangasem.go.id (23/04)
PTA Mataram pada tanggal 25 hingga 27 April 2013 mengadakan kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis (Bintek) SAKPA dan SIMAK-BMN, yang diikuti oleh Kaur Keuangan, Kaur Umum, serta operator masing-masing aplikasi. Kegiatan yang dilaksanakan di Jayakarta Lombok Hotel yang beralamat di Jl. Raya Senggigi Km. 4 Senggigi Lombok Barat ini, bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas kegiatan tersebut, pada 1 Mei 2013 PA Karangasem mengadakan sosialisasi hasil Bintek tersebut, yang disampaikan oleh keempat peserta pelatihan diantaranya Ryan Syahfudi, S.Kom., Dian Sukma Juita, SE., I Komang Gemini Sarasanjaya, SH., dan Syarif Hidayatulloh.

Pada kesempatan tersebut, Ryan selaku Kaur Keuangan sebagai pembuka sosialisasi, menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak KPTA Mataram, terkait hal-hal yang menjadi dasar diperlukannya Bintek seperti ini. Masih adanya kekurang sempurnaan pencatatan dan administrasi lainnya berdasarkan temuan BPKP juga menjadi hal yang perlu digaris bawahi, menjadi pokok penting yang harus dicermati. Selain itu, Mahkamah Agung yang beberapa tahun lalu menyandang predikat disclaimer dalam pemberian opini dari BPK atas pelaporan keuangan dan barang yang belum baik dari segi administrasi, pada tahun 2011 telah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Karena itu, beliau berharap kita dapat membantu MA untuk mencapai opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, dengan mengelola keuangan secara baik sesuai SAP dan standard BMN, transparan, bersih, tercatat secara baik, dan dilakukan pengawasan secara terus menerus.

Pelatihan/ Bimbingan Teknis SAKPA ini terdiri dari pemberian materi secara teori, praktek, dan pemberian contoh soal. Pada kesempatan kedua, Dian sebagai operator dalam Bintek beberapa waktu yang lalu menyampaikan materi yang didapatnya. Selama 3 hari tersebut, materi SAP merupakan materi pertama yang disampaikan oleh narasumber, yaitu KPPN Mataram. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang terwujud dalam UU 17/2003 Pasal 32 dan UU 1/2004 Pasal 57. Sesuai Undang-undang tersebut diterbitkan Keppres 84/2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Keppres 02/2005 dan Keppres 03/2009. Standar Akuntansi Pemerintah didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Lampiran I pada PP ini SAP berbasis akrual mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, dan berlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015. SAP Berbasis Kas menuju akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis akrual, dan tidak berlaku mulai TA 2015. Untuk memantapkan pemahaman basis akrual, peserta Bintek diberikan contoh soal yang kemudian dicarikan penyelesaiannya.

Pengoperasian aplikasi SAKPA merupakan materi utama dalam Bintek ini. Pada kegiatan tersebut, peserta diajarkan mulai cara menginstall, hingga penginputan database berdasarkan DIPA masing-masing satker. Dalam materi ini secara detail dipraktikkan secara langsung mengenai langkah-langkah pengoperasian setelah perekaman pagu DIPA, seperti perekaman transaksi, posting, jurnal neraca, hingga pengoperasian aplikasi SPM dan SP2D.

Bintek SAKPA juga dilengkapi dengan materi LPJ Bendahara yang menjelaskan tentang fungsi, wewenang, dan tugas bendahara pengeluaran dan penerimaan, buku-buku pembantu, dan pembukuan lainnya terkait perbendaharaan. Selain itu juga disampaikan tentang pengangkatan Bendahara oleh Kepala Satker yang dijelaskan dalam PMK No.190/PMK.05/2012, dimana Bendahara bukan lagi diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam materi terakhir itu, narasumber juga membahas seluruh isi pokok dari PMK 190 tersebut.

Dalam desempatan berikutnya, Komang Gemini dan Syarif menyampaikan materi yang diperolehnya selama 3 hari tersebut dalam Bintek SIMAK-BMN. Diantaranya yaitu penatausahaan BMN, yang mempelajari efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara. Peran Kementerian Keuangan disini yaitu membina, mengelola, dan menatausahakan kekayaan negara/ aset negara. Materi utama dari Bintek ini yaitu pengoperasian aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan, diantaranya mulai dari instalasi hingga input transaksi yang terbagi dalam 3 jenis yaitu transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan. Untuk memperdalam materi ini, peserta diberikan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta mengenai BMN dan Aplikasinya. Aplikasi lainnya yaitu Simantap, yang dibuat hanya untuk mendata aset Negara berupa tanah yang belum tertata bukti kepemilikannya, dimana seluruh aset tanah satker harus bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/ Lembaga. Dari Simantap ini dapat dilihat tanah satker mana saja yang belum bersertifikat.

Materi lainnya yaitu rekonsiliasi BMN, dimana hal ini berpedoman pada harmonisasi akuntansi dan penatausahaan BMN, amanat Pasal 15 Bab IV PMK No.102/PMK.05/2009, dan pedoman teknis pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi memiliki beberapa dokumen sumber, diantaranya dokumen transaksi (SPM, SP2D, BAST, SSBP, dan lainnya) dan laporan (LBKP, LK-KPA, dan ADK).

Para peserta Bintek dapat menarik manfaat dari penyampaian materi maupun pembahasan kasus dari narasumber maupun satker lain yang diperoleh dalam bimbingan teknis ini yaitu mereka dapat mempelajari kasus, terutama hal-hal yang disampaikan oleh narasumber yang belum diterapkan di masing-masing satker dapat dibenahi dan diperbaiki. Kegiatan seperti ini dirasa sangat penting untuk memperbanyak jadwalnya, terutama pembahasan secara praktik, untuk meningkatkan kualitas SDM bidang masing-masing. (suju_teamit).