Home / Berita / RAPAT KOORDINASI TINGKAT WILAYAH PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

RAPAT KOORDINASI TINGKAT WILAYAH PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

 DSC_0623- Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam rangka menghadapi tantangan tugas di tahun 2018 dan penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsinya di wilayahnya, melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah bersama Pengadilan Agama di wilayahnya dari tanggal 13 s.d. 15 Februari 2018 di Hotel Jayakarta, Senggigi Lombok Barat. Pelaksanaan rapat koordinasi ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Nomor W22-A/84/PP.01.3/SK/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia, Peserta dan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Tahun 2018


Rapat Koordinasi dihadiri oleh 105 orang yang terdiri dari seluruh unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), Hakim Tinggi dan pejabat eselon III dan IV pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dan unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris) pada pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat.

DSC_0621-
Kegiatan Rapat Koordinasi ini dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Dr. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, KPTA NTB menyampaikan beberapa point penting terkait tantangan peradilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang makin kompleks. Kompleksitas tersebut berasal dari pesatnya dinamika dan perkembangan masyarakat yang dilayani peradilan agama terutama dinamika terkait pemanfaatan ICT (Information, Comunication and Technology). Ketua PTA NTB mengingatkan bahwa aparat peradilan agama harus merubah mindset / paradigmanya, agar segera mempelajari dan menguasai ICT serta dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan Mahkamah Agung sudah memanfaatkan ICT di dalam pelaksanaan tupoksinya, diantaranya implementasi SIPP. Selain itu Mahkamah Agung akan menerapkan E-Court (Electronic Court) yang berbasis ICT.

DSC_0641-
Di akhir sambutannya, Ketua PTA NTB berharap, selepas Rapat Koordinasi ini, tidak ada lagi semangat /motivasi yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam implementasi SIPP dan pelaksanaan SAPM. Beliau juga berharap pelaksanaan SAPM sudah harus
terselenggara di seluruh wilayah PTA NTB pada tahun 2018. Pembukaan acara Rapat Koordinasi ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua PTA NTB. Semoga kegiatan Rapat Koordinasi ini dapat menjadikan Peradilan Agama di wilayah PTA NTB, menjadi lembaga yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta menjadi lembaga yang memiliki pelayanan yang berkualitas dan prima.