Video Layanan
Pengumuman
- Daftar Inventaris Masalah PT POS | (07/03)
- Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal, an Zulhijah 1445 H | (05/03)
- Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Tahun 2024 | (04/03)
- SAPA PTA Mataram | (04/03)
- Undangan Sosialisasi | (27/02)
- Undangan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2024 | (23/02)
Putusan
Putusan LainnyaKegiatan Workshop dan Pengukuran
Mataram, 25/07/2019- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat (PTA NTB) Dr. Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum., membuka acara Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial (KY) dan Workshop “Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim Tahun 2019” di ruang sidang utama, PTA NTB, Mataram pada Kamis (25/07). Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama KY dan Mahkamah Agung (MA), dimana PTA NTB ditunjuk sebagai Tempat Pelaksanaan di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Tahun ini merupakan tahun ke-3 diselenggarakanya kegiatan ini dan dihadiri oleh Hakim Tinggi PTA NTB, Hakim Tinggi PT NTB, Hakim PA Wilayah NTB, Hakim PN Wilayah NTB dan Hakim PTUN Mataram dengan jumlah sebanyak 40 (empat puluh) orang.
“Diharapkan Pengetahuan/keterampilan yang didapatkan dari workshop tidak akan berhenti sampai di Bapak/Ibu, kalau sudah berhenti maka pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat alias Cuma-Cuma” papar Ketua PTA NTB saat membuka acara.
“Berdasarkan Survey Dampak Kinerja dan Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Tahun 2015 s.d 2018 dan matriks yang dihasilkan, bahwa Indeks Integritas dan Keyakinan terhadap Integritas Hakim meningkat dari tahun ke tahun”, ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Komisi Yudisial “Bapak Ir. Ronny Dolfinus Tulak, M.M.
penyerahan plakat
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat dari KY kepada PTA NTB dan PTA NTB kepada KY serta PT kepada KY, Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita semua, harap Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat.***(Angga)
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
SelanjutnyaSyarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut