Home / Artikel

Artikel

PENGEMBANGAN MAKNA KATA “WALAD” PADA AYAT KEWARISAN PERSPEKTIF YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGEMBANGAN MAKNA KATA “WALAD” PADA AYAT KEWARISAN PERSPEKTIF YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Kajian Sosiohistoris Fikih Kewarisan Klasik dan Kontemporer) Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Pendahuluan Meskipun masalah kewarisan telah dikupas tuntas oleh nash tasyri’, yaitu al-Qur-an dan as-Sunnah, namun untuk mempraktekkan Al-Qur-an dan As-Sunnah tersebut tidaklah gampang, terbukti bahwa sejak pada ...

selengkapnya »

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM AKAD MURABAHAH ATAS ALASAN WANPRESTASI

(Perspektif Perlindungan Nasabah) Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Pendahuluan Hak tanggungan memberikan hak istimewa pada kreditur (bank) dan eksekusinya mudah karena dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi kepada pemberi hak tanggungan selanjutnya bank mengambil pelunasan piutangnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, ...

selengkapnya »

HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ASESOR AKAD MURABAHAH DAN PROBLEMA EKSEKUSINYA

HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ASESOR AKAD MURABAHAH DAN PROBLEMA EKSEKUSINYA Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Pendahuluan Dalam praktek perbankan syariah, murabahah merupakan skema yang paling dominan digunakan dibandingkan dengan produk akad syariah lainnya,[1] Karena dalam produk murabahah,  bank sebagai lembaga intermediary prinsip kehati-hatian (prudential) bank bisa diterapkan dengan  efektif dan efesien sehingga resiko kerugian ...

selengkapnya »

SITA PERSAMAAN DALAM PRAKTEK PERADILAN

SITA PERSAMAAN DALAM PRAKTEK PERADILAN Oleh: Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Pendahuluan             Berdasarkan pengamatan penulis, Sita Persamaan atau Sita Bandingan (Vergelijkende Beslag) jarang dilakukan dalam praktek peradilan. Hal ini bukan berarti tidak ada kasus yang perlu diterapkannya Sita Persamaan, tetapi nampaknya karena hakim sering menganggap bahwa terhadap benda yang telah diletakkan sita atau ...

selengkapnya »

IKRAR TALAK HARUS DI DEPAN SIDANG PENGADILAN

(Kajian Atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif Ushul Fiqh) Oleh: Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.[1] Negara Indonesia menentukan bahwa perceraian, termasuk ikrar thalak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.[2] Akan tetapi, sejak diundangkannya ketentuan tersebut hingga saat ini disinyalir masih banyak umat Islam yang abai terhadap ketentuan tersebut. Mereka lebih memilih mengikuti ajaran fikih “klasik” secara harfiyah, ...

selengkapnya »