Berita Agama

 

Badung,12 Oktober 2021|www.pa-badung.go.id

“Sekecil apapun uang negara (APBN) digunakan harus diawasi” Ungkap Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Bali Umar Ibnu Al Khatab. Pengadilan Agama Badung sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik harus diawasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, ini disampaikan oleh Umar Ibnu Al Khatab ketika memberikan “Stadium General Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” di ruang sidang Pengadilan Agama Badung, (senin,11 Okt 2021).

“Ombudsman tidak hanya mengawasi pelayanan terhadap publik apakah sudah terlayani dengan baik,tapi juga mengawasi apakah pelayanan yang diberikan tidak melanggar standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku”,lebih lanjut dalam pemaparannya mengatakan dalam pelayanan publik harus dijamin bahwa tidak ada yang di persusah. Ombudsman dalam menerima laporan dari masyarakat tidak serta merta langsung menindaklanjuti tapi akan memberikan saran agar masyarakat yang melaporkan keluhan terhadap pelayanan untuk bersurat terlebih dahulu kepada lembaga/kementerian yang dikeluhkan layanannya, jika laporan tersebut tidak dilanjuti baru Ombudsman akan menindaklajuti laporan tersebut.

Ombudsman sebagai satu-satunya lembaga yang menilai pelayanan publik di Indonesi telah melakukan survey/penilaian pelayanan publik di Pengadilan Agama Badung, dan dari hasil penilaian tersebut Pengadilan Agam Badung mendapatkan nilai rata-rata 96 atau berada di ‘Zona Hijau”, artinya Pengadilan Agama Badung tingkat kepatuhan sangat tinggi dalam melaksanakan pelayanan publik.

 

Diakhir acara dilakukan penyerahan hasil survey/penilaian pelayanan publik di Pengadilan Agama Badung dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia(ORI) perwakilan Bali Umar Ibnu Al-Khatab kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Awaluddin,S.H.I.,M.H. yang selanjutnya foto bersama dengan semua pegawai dan staff Pengadilan Agama Badung yang hadir dalam acara tersebut.