Seputar Peradilan

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) lingkungan Peradilan dengan jumlah satuan kerja berjumlah 910 (sembilan ratus sepuluh) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, dirasakan masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan karena terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBN, sehingga banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. .Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, telah membawa dampak yang signifikan dalam hal PNBP Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

SosialisasiPNBP 1

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan PNBP Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan menyamakan pemahaman dan persepsi dalam rangka mengoptimalkan PNBP dan mengeliminasi temuan terkait pengelolaan PNBP. Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyelenggarakan sosialisasi PNBP Tahun 2021 yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada Selasa 28 Desember 2021 sampai dengan Rabu 29 Desember 2021 secara hybrid dengan mengkombinasikan tatap muka (offline) yang bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan secara daring (via zoom) untuk satker yang berlokasi jauh dengan menghadirkan narasumber dari Instansi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPB) Mataram.

SosialisasiPNBP 2

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyampaikan bahwa kehadiran narasumber sangat dirasakan penting terkait ketaatan kepatuhan pengelolaan PNBP, mengingat ini pertama kalinya di lingkungan Mahkamah Agung tidak hanya menyetor tapi dapat mengelola PNBP. “PNBP lahir dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, jadi jangan sampai luput” pungkas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.