Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Seputar Peradilan

Temu Wicara Ketentuan Di Bidang Kebanksentralan Dan Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan literasi tentang hal-hal yang terkait dengan Perbankan Indoensia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI dan OJK bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI mengadakan orientasi yang dikemas dalam bentuk Temu Wicara dengan para hakim pada 3 (tiga) lingkungan Peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara).

Temu wicara berlansung selama 4 hari, mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2024, bertempat di Hotel Prime Park Lombok, NTB. Kegiatan dibuka oleh Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. Beliau berpesan agar para peserta selalu meng-update pengetahuannya termasuk pengetahuan di bidang perbakan dan otoritas jasa keuangan.

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 40 (empat puluh) orang hakim, terdiri dari: Hakim Tinggi PT NTB 4 orang, Hakim PN se NTB 13 orang, Hakim Tinggi PTA Mataram 4 orang, Hakim PA se NTB 12 orang, Hakim Tinggi PT TUN 3 orang dan Hakim PTUN 4 orang

 

Adapun materi yang dikaji meliputi: (1) Materi BI, terdiri dari: Kelembagaan dan Kewenangan BI, Fungsi Pengawasan di Bank Indonesia, Pasar Uang, Pasar Valas, dan Surat Berharga Komersial, Daftar Hitam Nasional, Cınta, Bangga, Paham Rupıah serta Ciri-Cirı Keaslıan Uang Rupıah dan Penanganan Tındak Pidana Uang Palsu; (2) Materı OJK, terdiri dari: Kelembagaan dan Kewenangan OJK, Kewenangan Pengawasan Market Conduct dan Gugatan Pasal 30 UU OJK (Dalam Rangka Membela Kepentingan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan), Perlindungan Konsumen atas Praktik Pinjol Legal/llegal, Pelaksanaan Kewenangan Perintah Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan, Khususnya di Sektor Perban kan dan Pasar Modal dan Pelaksanaan Kewenangan Una Via oleh Otoritas Jasa Keuangan dı Sektor Pasar Modal; (3) Materi MA, terdiri dari: Aspek Hukum Perdata Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Aset Milik Negara dan Perlindunpan Konsumen, Hukum Tata Usaha Negara dan Kaitannya dengan Keputusan-Keputusan BI dan OJK sebagai obyek Gugatan TUN, dan Aspek Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pejabat Pemerintahan Yang menggunakan Wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Kegiatan ditutup oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. Dalam sambutananya beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BI dan OJK yang menjalin kerja sama dengan MA dalam meningkatkan literasi para hakim pada 3 (tiga) Lingkungan Peradilan di NTB ini. Materi-materi dalam Temu Wicara tersebut sangat perlu dikuasai karena beririsan dengan kewenangan Peradilan Umum, Agama dan TUN. Peradilan Agama berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah. (admin PTA Mtr).