Seputar Peradilan

MonevZI April 1

Pengadilan Tinggi Agama Mataram terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan melalui berbagai kegiatan. Hari Selasa, 13 April 2021 digelar acara “Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM”. Proses Monitoring dan Evaluasi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah Monev merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program kerja. Mengapa dinilai penting? Hal ini dilakukan karena Monev dapat membantu pengguna dalam menilai kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan hasil yang diwujudkan. Hal ini sejalan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 285/SEK/OT.01.2/2021 terkait langkah-langkah strategi pelaksanaan pembangunan zona integritas Tahun 2021 diperlukan evaluasi mandiri secara komprehensif dan mendalam terhadap komponen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, serta perlunya membuat, mengembangkan dan menetapkan program/kebijakan/inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat serta memantau dan memonitoring efisiensi dan efektifitas penerapan program/kebijakan/inovasi yang telah dibuat.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2020 dan terus melakukan upaya-upaya pembangunan zona integritas sebagai bukti komitmen pelayanan yang lebih baik. Pembangunan Zona Integritas tidak hanya ucapan kata-kata, tetapi dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai PTA Mataram serta memupuk semangat kebersamaan dan sinergi antar pegawai dalam membangun zona integritas.

MonevZI April 2

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pembangunan Zona Integritas, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. menghendaki agar setiap koordinator pembangunan zona integritas menyiapkan bahan presentasi guna persiapan menghadapi TPI serta koordinator area mendalami area masing-masing khususnya hal-hal yang menjadi latar belakang terbentuknya inovasi/kebijakan. Selain itu, perlu untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB untuk meminimalisir/pencegahan terjadinya perkawinan usia dini.