Video Layanan
Pengumuman
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Hakim Dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026 | (09/11)
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 | (10/08)
- Penggunaan Kembali Aplikasi Vision Untuk Layanan Tugas Belajar | (20/07)
- Pemberitahuan Kendala Teknis Aplikasi Vision | (13/05)
- SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL | (13/03)
- Rekapitulasi Penyampaian LHKAN 2025 | (02/03)
Putusan
Putusan Lainnya

SELONG – Upaya penyelesaian perkara melalui jalur mediasi kembali membuahkan hasil di Pengadilan Agama Selong Kelas IA. Mediasi perkara Cerai Gugat Nomor 1590/Pdt.G/2026/PA.Sel berhasil mencapai kesepakatan damai yang berujung pada pencabutan gugatan oleh para pihak.
Proses mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong, Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., selaku mediator.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa mediasi merupakan salah satu sarana penting dalam penyelesaian sengketa secara damai. Melalui proses dialog dan komunikasi yang difasilitasi mediator, para pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing serta mencari titik temu atas permasalahan yang dihadapi.
Kesepakatan damai yang dicapai menjadi langkah positif bagi para pihak. Dengan tercapainya perdamaian, para pihak sepakat untuk mengakhiri proses perselisihan melalui pencabutan gugatan.
Keberhasilan mediasi ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran mediator dalam mendorong penyelesaian perkara yang mengedepankan musyawarah, komunikasi, dan kesepakatan bersama.
Bagi Pengadilan Agama Selong, keberhasilan mediasi bukan semata-mata tentang berkurangnya jumlah perkara yang berlanjut ke tahap persidangan, tetapi juga tentang terciptanya penyelesaian yang memberikan manfaat bagi para pihak.
Mediasi bukan sekadar menyelesaikan perkara, tetapi membuka jalan menuju perdamaian.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

