Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Video Layanan


Putusan

Putusan Lainnya

Dompu – 13 November 2026. Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Dompu melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa dalam perkara gugatan harta bersama yang berlokasi di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat, terlebih dahulu dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak berperkara yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing di Kantor Lurah Monta Baru. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi awal sebelum rombongan melanjutkan kegiatan pemeriksaan langsung terhadap objek sengketa di lokasi.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim bersama Panitera Pengganti melakukan peninjauan secara langsung terhadap objek perkara guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi, letak, batas-batas, serta keadaan objek harta bersama yang menjadi pokok sengketa.

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara perdata, khususnya perkara yang objek sengketanya berupa benda tidak bergerak. Melalui kegiatan ini, Majelis Hakim diharapkan memperoleh informasi dan gambaran faktual mengenai objek sengketa sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Melalui pelaksanaan pemeriksaan setempat ini, Pengadilan Agama Dompu terus berupaya menjalankan proses peradilan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan peradilan yang berorientasi pada keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selanjutnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut